Maksudnya, pemerintah mesti menentukan kementerian atau lembaga yang bertugas memimpin pelaksanaan system dan mengelola anggaran, bentuk keterlibatan pemerintah daerah atau masyarakat, serta product koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam prosesnya. "Rp71 triliun itu sudah mengikuti ruang fiskal yang tersedia. Tidak ada rencana melakuk